Selasa, 09 Oktober 2018

Pemerataan Pendidikan untuk Menjaga Keutuhan NKRI

Upaya pemerataan pendidikan tidak hanya tugas pemerintah, masyarakat perlu diajak dan diminta untuk ikutserta dalam rangka percepatan pemerataan pendidikan terutama di daerah kepulauan yang berstatus terluar, terdepan dan terpencil. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa, pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan penuh kesadaran para pendiri bangsa ini, mengamanatkan kepada pemerintah guna menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan upaya pemerataan pendidikan di kota dan di desa bahkan wilayah kepulauan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daearah termasuk masyarakat setempat.
Kita meyakini, bahwa pemerintah selalu berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, menyediakan gedung sekolah yang memadai, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan guru, ketersediaan modul, buku ajar dan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung termasuk IT. Hal ini dibuktikan dengan adanya klausul dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pemerintah perlu menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN setiap tahun untuk penyelenggaraan pendidikan.

Kepulauan sebagai penyambung

Indonesia sebagai negara kepulauan, secara kasat mata menjadi salah satu kendala dalam memenuhi hak warga untuk mendapatkan pendidikan, jarak tempuh yang sangat jauh dan akses transportasi yang terbatas. Namun disisi lain, justru menjadi tantangan tersendiri, agar pemerintah dapat menyiapkan berbagai skenario untuk menyambung antar pulau yang ada di Indonesia, dengan jalur pendidikan.
Pendidikan menjadi wahana yang sangat objektif dalam membuka cakrawala tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat tempatan termasuk diseminasi informasi kemajuan pembangunan Indonesia. Menjadi salah satu upaya dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, karena guru hadir dengan semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, memiliki kompetensi yang sama, bahasa pengantar yang sama, bahan dan materi ajar berpedoman pada buku yang sama dan disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan, dengan catatan tidak diperdagangkan.
Lembaga pendidikan akan melahirkan generasi yang memiliki tensi nasionalis yang mumpuni, cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.  Secara tegas konstitusi kita, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, menjadi warga negara yang demokratis serta ber­tanggung jawab.
Peserta didik sebagai investasi bangsa, mereka akan menjadi pewaris dan calon pemimpin masa depan. Pemerintah dengan program nawacita perlu menyiapkan regulasi yang kuat agar guru mempunyai jaminan hidup di daerah kepulauan, guru dapat hadir dengan wibawa tinggi dengan penghasilan yang lebih dari cukup sehingga pemerataan pendidikan menjadi jalan untuk mewujudkan nasionalisme bangsa.

Intervensi Pemerintah

Kehadiran pemerintah dalam pemerataan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa menjadi keharusan, pemerintah dengan konsep otonomi dapat menata pendidikan yang lebih baik. Pemerintah perlu hadir sebagai penyambung keberlanjutan pendidikan di wilayah kepulauan yang tergolong tertinggal, terluar dan terpencil. Setidaknya pemerintah dapat melakukan upaya sebagai berikut, Pertama menyiapkan infrastruktur pendidikan yang memadai, pemerintah perlu melakukan survei terhadap ketersediaan sarana fisik sekolah dan secepat mungkin menyediakan anggaran untuk membangun atau memperbaiki ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, perpustakaan, sarana ibadah dan sarana olah raga.
Kedua, menyiapkan guru yang profesional, pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap guru yang belum memiliki sertifikat profesional dan sesegera mungkin melakukan pelatihan kepada guru dalam rangka penguatan pengembangan diri, penguatan metode pengajaran, ketrampilan memilih sumber pengajaran dan kreatifitas penggunaan alat peraga. Ketiga, penguatan tenaga kependidikan, pemerintah perlu melatih tenaga kependidikan agar administrasi sekolah semakin tertib, termasuk update data guru dan siswa yang dimasukkan dalam data base sekolah berbasis operator.
Keempat, jaminan penghasilan guru, guru yang berstatus PNS dipandang sudah sangat menjamin kehidupannya, namun bagi guru yang status honorer, kontrak dan bakti sepertinya nasib mereka tidak sebaik guru PNS. Namun rutinitas sekolah cendrung diperankan oleh guru yang bukan PNS. Sehingga masih ada guru yang pagi hari mengajar sementara sore atau malam hari kerja sampingan.
Kelima, pemerataan guru, kecenderungan guru masih keberatan ditempatkan di daerah kepulauan. Padahal pemerintah sudah memberikan penghasilan berupa gaji pokok, sertifikasi guru dan tunjangan daerah tertinggal. Meskipun berpenghasilan tiga kali gaji, namun masih ada oknum guru yang abai dan malah keberatan tinggal dikepulauan sehingga proses belajar mengajar menjadi terkendala, malah ada proses pendidikan terhenti karena tidak ada guru.
Keenam, siswa yang berkualitas, pemberdayaan peserta didik diarahkan dalam rangka melahirkan siswa ideal yakni siswa yang kreatif, inovatif dan mandiri. Pemerintah perlu menyiapkan beasiswa/bantuan pendidikan kepada siswa yang berprestasi, namun berekonomi lemah (miskin) dan tinggal dikepuluan terutama diperbatasan.
Upaya pemerintah dalam percepatan membuka akses ketertinggalan pendidikan di kepulauan, menyiapakan sarana dan sarana pendidikan, penguatan kapasitas guru, tersedianya buku ajar yang cukup dan kesejahteraan guru yang memadai. Maka hal ini, segera dioptimalkan agar anak didik dan warga kepulauan merasa bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga...
artikel ini sudah pernah dimuat di kolom Opini Harian Bangka Pos, halaman 6 tanggal 17 September 2018.

Kepala Sekolah dalam mewujudkan Guru Berprestasi

Kepala sekolah sebagai leader mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, termasuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kepala sekolah sebagai guru yang diberi tugas tambahan diharapkan mampu mengelola dan menjalankan manajemen sekolah dengan baik dan berkualitas.
Bila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, maka kepala sekolah sekurang-kurangnya memiliki lima kompetensi yaitu; kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, diamanatkan agar kepala sekolah mampu merencanakan program supervisi akademik, mampu melaksanakan supervisi akademik dan mampu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme.
Setiap kepala sekolah dalam merencanakan supervisi sudah dibekali dengan kompetensi manajerial ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Pembekalan tersebut dibimbing langsung oleh widyaiswara dari Badan Pengembangan Kepala Sekolah (BPKS), selaku satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Supervisi Kepala Sekolah

      Kompetensi supervisi kepala sekolah akan berjalan seiring, seimbang dan simultan, sebagai penguatan sistem untuk menggerakan potensi sekolah agar berjalan dengan stabil dan dinamis. Secara prinsip (Chaerul Rochman; 2011) menegaskan supervisi dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kerja kelompok, kepemimpinan pendidikan, pengaturan personalia sekolah, dan penilaian kinerja. Supervisi dirancang khusus oleh kepala sekolah untuk membantu guru dalam menjalankan tugas fungsional di sekolah. Setiap guru harus diberi kesempatan untuk menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuannya untuk memberikan pelayananan terbaik kepada peserta didik.
Pada prinsipnya semua kompetensi berperan penting dalam penguatan proses pembelajaran termasuk pembinaan kompetensi guru berbasis keberlanjutan. Pelaksanaan  supervisi akan sangat strategis bagi kepala sekolah dalam memahami tugas dan fungsi guru guna mewujudkan visi dan misi kepemimpinan sekolah. Proses penilaian kinerja profesionalisme guru, dilakukan secara periodik dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Supervisi dilakukan untuk memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian agar guru mampu mengembangkan potensi diri dalam proses belajar-mengajar yang lebih baik dan berkualitas.

 Prestasi guru

Pengembangan keprofesian guru secara integral dan berkelanjutan menjadi salah satu bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional. Pemerintah secara sadar memberi dukungan dengan menerbitkan aturan perundang-undangan, mulai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
Selanjutnya secara operasional adanya Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 Nomor  14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Semua aturan tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa guru wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
Pertama pengembangan diri, guru perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan tambahan untuk upgrade diri, meningkatkan profesionalisme, untuk memenuhi standar profesinya. Pendidikan tambahan, berorientasi pada teori dan metode pembelajaran untuk menjawab why (mengapa?). Sedangkan pelatihan berorientasi pada praktek, untuk menjawab how (bagaimana?). guru perlu ikut serta dalam pertemuan ilmiah, workshop, lokakarya, seminar, koloqium, diskusi pannel dan pertemuan ilmiah yang lain.
Kedua publikasi ilmiah, setiap guru dikehendaki untuk lebih optimal dalam menulis karya ilmiah, baik hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK), tulisan ilmiah populer (opini), menulis buku pelajaran, modul/diktat pembelajaran, dan karya terjemahan. Karya ilmiah diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau diseminarkan secara mandiri di sekolah sebagai pertanggungjawaban publik.
Ketiga karya inovatif, guru perlu didorong untuk menemukan hal baru sebagai kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengembangan alat peraga, model pembelajaran sains berbasis teknologi dan digital. Penemuan teknologi tepatguna, menciptakan karya seni, penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.
Kepala sekolah perlu hadir dalam setiap proses pembelajaran, mendorong  peningkatan kompetensi guru, pengembangan minat siswa dan prestasi siswa. Supervisi kepala sekolah menjadi instrumen dan jembatan dalam memotivasi guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya, menuju guru berprestasi. Wallahu’alambissawaf.
artikel ini sudah pernah dimuat di kolom Opini Harian Bangka Pos, halaman  tanggal 3 Oktober 2018.

Rabu, 26 Juli 2017

Kesbangpol gelar FGD pemetaan rawan konflik di Babel


Potensi konflik sosial di masyarakat akan terjadi kapan saja dan di mana saja, semua masyarakat berkeinginan agar daerahnya aman, nyaman dan terbebas dari konflik. Keinganan tersebut disahuti oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Babel, untuk melaksanakan penelitian pemetaan daerah rawan konflik di Bangka Belitung. Untuk mendapatkan masukan dan informasi awal maka Kesbangpol Babel menggelar Focus Group Discution (FGD) (26/7) di Bangka City Hotel, Pangkalpinag.
FGD: Kepala Kesbangpol Babel Drs. Tarmin, M. Si
dan Direktur Pusaka Dr. Abdul Ghofar, hadir dan memberi sambutan 
dalam pembukaan FGD Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Bangka Belitung, 
Rabu (26/7) di Bangka City Hotel-Pangkalpinang. (Foto/Jam)
Dalam kesempatan itu hadir kepala Kesbangpol Babel Drs. Tarmin, M. Si, dalam sambutan pembukaanya menyebutkan bahwa kegiatan pemetaan daerah rawan konflik ini merupakan amanah sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh Gubernur. Meski secara keseluruhan, kondisi sosial Babel boleh dikatakan aman, namun pemetaan daerah rawan konflik tetap penting untuk dilakukan. "Persoalan konflik merupakan persoalan sosial. Selama dinamika sosial terus berjalan, maka munculnya konflik tetap berpotensi," kata Tarmin.
Penelitian pemetaan daerah rawan konflik, merupakan kerjasama Kesbangpol Babel  dengan Pusat Studi Kependudukan dan Keagamaan (Pusaka) STAIN Babel, akan dilaksanakan selam 4 bulan kedepan, diharapakan dapat menghasilkan gambaran tentang daerah konflik dan jenis konflik yang akan terjadi.
Direktur Pusaka STAIN SAS Babel Dr. Abdul Ghofar , menegaskan kepada tim teknis peneliti di lapangan, setidaknya ada empat fokus penggalian data. Pertama  tim lapangan lebih fokus kepada di mana konflik pernah dan berpotensi untuk terjadi konflik, Kedua, apa pemicunya,  Ketiga, siapa pelakunya,  Keempat gambaran kondisi daerah rawan konflik itu, saat ini.
"Dalam penggalian data, kami minta kepada tim di lapangan untuk lebih fokus kepada di mana konflik pernah dan berpotensi untuk terjadi konflik, jadi kita tidak masuk dalam konflik itu sendiri. Perlu diingat kawan-kawan tim teknis, bahwa kegiatan ini adalah pemetaan daerah" tegas Abdul Ghofar.
Sementara itu Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol Babel, Riswardi,  mengungkapkan, sejauh ini, penanganan konflik di Bangka Belitung, khususnya, baru pada tahap pencegahan dan penghentian. "Kita menginginkan, selain pencegahan dan penghentian, juga ada tindakan pemulihan pasca konflik," jelas Riswardi

Selasa, 25 Juli 2017

STAIN SAS Babel, gelar SPMB jalur mandiri

SERIUS : Sejumlah calon mahasiswa baru terlihat
serius mengikuti  ujian masuk jalur mandiri. (Foto/Jam)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung, kembali menggelar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) jalur mandiri/ PMB lokal (selasa, 25/7) di kampus setempat, Petaling, Bangka. Calon mahasiswa (cama) yang mendaftar pada jalur mandiri tahun 2017 berjumlah 388 perserta, sedangkan tahun 2016 berjumlah 260 orang, meningkat hampir 52 persen, kerena peminatnya meningkat maka angka yang diterima juga idealnya meningkat.
 “jalur ini merupakan jalur lokal dan kesempatan terakhir bagi calon mahasiswa untuk masuk ke STAIN, karena peminatnya meningkat, maka kemungkinan jumlah yang akan diterima juga akan bertambah, ya sekitar 340 mahasiswa” sebut Ketua Panitia SPMB Jalur Mandiri Dr. Janawi.
Dr. Janawi, M. Ag
STAIN Babel sudah melakukan dua kali seleksi yaitu jalur SPAN-PTKIN diterima 194 orang dan jalur Ujian Mandiri (UM-PTKIN) diterima 186 orang. “jika kita total ketiga jalur tersebut tahun ini kita menerima 620-an mahasiswa, semoga yang lulus nanti dapat mendaftar ulang” harap Janawi.
STAIN SAS Bangka Belitung sudah memiliki 10 program studi yang terbagi dalam tiga jurusan. Jurusan Tarbiyah terdiri dari Program studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI). Jurusan Syariah dan Ekonomi Islan terdiri dari prodi Perbankan Syariah (PS), Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam), Akutansi Syariah (AS), Jurusan Dakwah dan Komunikasi terdiri dari prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI Sosial) dan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Selanjutnya, Janawi menambahkan, bahwa pelaksanaan ujian masuk jalur mandiri tahun ini berjalan lancar, tertib dan aman, hanya beberapa saja yang tidak hadir, pengumuman kelulusan akan diumum  tanggal 31 Juli 2017 di Kampus.